GORONTALO – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo menjalin kerja sama dengan Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Dukungan Program Posyandu dalam Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Penguatan Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Gorontalo. Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Azlea Convention Center, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, jajaran pemerintah daerah, serta Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Perjanjian kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk membangun sinergi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat penyelenggaraan pelayanan Posyandu, serta mendorong percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Gorontalo. Melalui kerja sama tersebut, BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan bahwa salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Posyandu dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penurunan angka stunting. Menurutnya, percepatan penurunan stunting akan lebih mudah diwujudkan apabila dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh sektor terkait. “Saya berharap melalui pelaksanaan Rakorda ini, Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota dapat memberikan dukungan secara maksimal terhadap penguatan penyelenggaraan Posyandu. Dukungan tersebut juga diharapkan datang dari seluruh perangkat daerah dan lintas sektor yang memiliki tanggung jawab terhadap enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu,” ungkap Gusnar. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh kader Posyandu atas dedikasi serta pengabdian mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Rakorda Posyandu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar penyelenggaraan Posyandu semakin optimal, terutama dalam mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Arifah menegaskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan membutuhkan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. BAZNAS Provinsi Gorontalo berharap penandatanganan kerja sama ini tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan antarlembaga, tetapi juga dapat diwujudkan melalui program-program kolaboratif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui sinergi bersama Tim Pembina Posyandu, BAZNAS optimistis kontribusi zakat, infak, dan sedekah dapat semakin diperluas dalam mendukung pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo. Kerja sama ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang tidak hanya berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana umat, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

GORONTALO — BAZNAS Provinsi Gorontalo bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo memperkuat sinergi dalam upaya membantu perempuan dan anak yang terdampak perceraian serta mendukung penyelesaian persoalan wakaf. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi kedua lembaga yang berlangsung di Aula PTA Gorontalo, Senin (26/10/2026). Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang menghadapi persoalan ekonomi dan pendidikan pascaperceraian. Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas dukungan terhadap penyelesaian persoalan itsbat wakaf guna memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum. Ketua PTA Gorontalo, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pengadilan agama di wilayah Gorontalo menangani sekitar 3.000 perkara perceraian setiap tahun, dengan perkara cerai gugat sebagai jenis perkara yang paling dominan. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga keberlangsungan pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Melalui kolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Gorontalo, bantuan diharapkan dapat menjangkau perempuan dan anak yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat sesuai ketentuan pengelolaan zakat. Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga keberlanjutan pendidikan anak, serta meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak perceraian. Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo, H. Hamka Arbie, M.Hi., menyambut baik rencana penguatan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antarlembaga diperlukan agar persoalan sosial dan keumatan dapat ditangani secara lebih terarah, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, BAZNAS perlu mengambil peran lebih proaktif dalam mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik, sehingga penyaluran bantuan tidak hanya bergantung pada pengajuan proposal, tetapi juga didukung oleh identifikasi kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga juga membahas dukungan terhadap penyelesaian persoalan wakaf. Meskipun pengadilan memiliki mekanisme pembebasan biaya perkara atau prodeo, dukungan melalui kolaborasi program diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap penyelesaian persoalan hukum terkait wakaf. Sebagai tindak lanjut, PTA Gorontalo dan BAZNAS Provinsi Gorontalo merencanakan penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS). Dalam rangka memperkuat sinergi tersebut, kedua pihak juga menyepakati pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan PTA Gorontalo, yang pengaturan dan pelaksanaannya akan dituangkan dalam PKS. BAZNAS Provinsi Gorontalo berharap kesepakatan ini menjadi awal dari hubungan kelembagaan yang semakin erat dan berkelanjutan. Pembentukan UPZ di lingkungan PTA Gorontalo diharapkan dapat memperkuat penghimpunan zakat sekaligus mendorong partisipasi dalam pengelolaan ZIS secara terarah, amanah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kolaborasi ini, BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperluas sinergi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang terdampak perceraian serta masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam penyelesaian persoalan wakaf. Dengan kerja sama yang semakin kuat, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya mewujudkan kesejahteraan umat di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih optimal.

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo turut ambil bagian dalam agenda nasional Rapat Koordinasi BAZNAS se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada 13 hingga 15 Oktober 2026. Mengangkat tema strategis "Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak", momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo untuk memaparkan evaluasi kinerja, capaian penghimpunan dan penyaluran ZIS, serta praktik baik pengelolaan zakat di wilayah Gorontalo di hadapan para peserta dari seluruh tanah air. Dalam pemaparannya, Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo H. Hamka Arbie, menyampaikan bahwa pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari rekam jejak penghimpunan dana yang mencatatkan realisasi sebesar Rp28,75 miliar pada tahun 2023, kemudian naik menjadi Rp29,11 miliar pada tahun 2024, hingga menembus angka Rp30,71 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan (year-on-year). Memasuki tahun 2026, penghimpunan hingga posisi Agustus telah mencapai Rp21,68 miliar atau sekitar 41 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp52,88 miliar. Menghadapi sisa target sebesar Rp31,20 miliar di sisa tahun berjalan, BAZNAS Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk melakukan akselerasi pengumpulan dana guna menutup kesenjangan dan mencapai target akhir tahun secara optimal. Tidak hanya berfokus pada penghimpunan, efektivitas penyaluran dana ZIS juga menjadi pilar penting yang terus dijaga keseimbangannya. Pada evaluasi kinerja tahun 2025, BAZNAS Provinsi Gorontalo membukukan realisasi pendistribusian dana sebesar Rp4,68 miliar (46 persen) dan pendayagunaan sebesar Rp3,51 miliar (35 persen). Komposisi ini mencerminkan laju eksekusi yang konsisten dalam menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang bersifat mendesak serta program pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah dinamika dan praktik baik di tingkat kabupaten yang menjadi motor penggerak lonjakan zakat di daerah. Salah satu capaian fenomenal terjadi di Kabupaten Boalemo, di mana berkat kepemimpinan dan komitmen kuat kepala daerah baru yang secara tegas menginstruksikan kewajiban pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen bagi ASN pada setiap rapat OPD, penghimpunan ZIS melonjak drastis dari yang sebelumnya hanya Rp600 juta pada tahun 2024 menjadi Rp27 miliar pada tahun 2025. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui evaluasi rutin kepatuhan setoran zakat OPD pada momen apel resmi disertai sanksi tegas bagi yang belum menunaikan kewajiban. Sementara itu, Kabupaten Gorontalo Utara berhasil memperkuat basis penghimpunannya dengan memperluas pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan masjid sebagai lumbung potensi zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Berbagai capaian dan sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian kepala daerah dan penguatan kelembagaan akar rumput merupakan kunci utama dalam mewujudkan ekosistem zakat yang produktif, akuntabel, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat. Menutup pemaparannya, Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo H. Hamka Arbie menegaskan bahwa forum koordinasi nasional ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat konsolidasi gerakan zakat di seluruh wilayah Gorontalo. Ke depan, BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mereplikasi keberhasilan kolaborasi dengan pemerintah daerah, memperluas jaringan UPZ hingga ke pelosok desa, serta mempercepat langkah penghimpunan dan penyaluran agar manfaat zakat semakin nyata dirasakan oleh para mustahik, selaras dengan visi bersama mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang produktif, transparan, dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Gorontalo – BAZNAS Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Gorontalo pada Selasa (20/5/2025) untuk membahas rencana kerja sama dalam penyerapan tenaga kerja terampil dan kompeten. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjajaki kolaborasi strategis antara kedua lembaga untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan keterampilan kerja dan dukungan bantuan kelompok usaha. Nantinya, peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dan memiliki keahlian di bidang tertentu akan didorong menjadi pelaku usaha mandiri dengan dukungan dari program bantuan BAZNAS Provinsi Gorontalo. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta memperkuat ekonomi masyarakat di Gorontalo, khususnya di sektor mikro dan kecil. Melalui program ini, BAZNAS dan BLK Provinsi Gorontalo ingin membentuk model kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, serta keberlanjutan program bantuan berbasis produktivitas masyarakat.

BAZNAS Gorontalo, Senin, (20/01/2025) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo kembali membahas naskah perjanjian kerja sama yang telah berlangsung sebelumnya. Kerja sama ini bertujuan untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu di Provinsi Gorontalo. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS Provinsi Gorontalo beserta Wakil Ketua Bidang Pengumpulan dan Bidang Administrasi, serta ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang membidangi kerja sama tersebut. Dalam forum ini, kedua pihak berdiskusi mengenai perpanjangan kerja sama sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya untuk memastikan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Melalui pembahasan kerja sama ini, BAZNAS Provinsi Gorontalo akan menyalurkan dana zakat yang diperoleh kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, sebagai pihak yang menangani pelaksanaan program kesehatan di lapangan, akan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pembahasan perpanjangan perjanjian ini juga mencerminkan komitmen kedua pihak untuk bekerja sama secara berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo. Kedua lembaga ini berharap dapat terus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan berlanjutnya perjanjian ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Gorontalo, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih merata dan inklusif.

Ketua Baznas Prov Gorontalo H. Hamka Arbie, M.Hi menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakorda) Kemiskinan Tingkat Prov dan Kabupaten Kota se provinsi Gorontalo tahun 2024 bertempat di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis(19/12/2024) Kegiatan yang digelar oleh bappeda provinsi ini mengusung Tema “Percepatan Penurunan Angka kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif” dan di Hadiri Oleh (Pj). Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin dan Pimpinan Opd. Pada Kesempatan tersebut, (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy menekankan pentingnya intervensi makanan bergizi gratis bagi anak-anak putus sekolah. Meskipun prioritasnya pada anak SD, SMP, dan SMA, ia meminta Bapppeda dan stakeholder untuk mempertimbangkan nasib anak putus sekolah melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Rudy berharap agar memaksimalkan upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo" tutupnya